Hari-hari ini di grup WA diramaikan dengan penipuan atas nama bank. Sang penipu menyamar sebagai pihak bank dan meminta userid dan PIN pada nasabah. Yang menarik pihak penipu tahu nama dan nomor telepon termasuk bank penyedianya.
Oleh: Mochamad Yusuf*
Dalam WA tersebut disertakan berbagai rekamannya. Nada dan gaya penipu hampir mirip dengan CS resmi bank-bank. Jadi kalau nasabah awam, sudah pasti ‘kena’. Termasuk juga kalau nasabah sedang tidak fokus seperti sedang rapat, di jalan. Nasabah bisa ‘kena’ juga.
Ngeri mendengarkan percakapannya itu, karena pihak penipu sepertinya tidak pantang menyerah dan main ancam, misal: akan diputuskan rekening SMS/mobile, biaya SMS yang semakin mahal dan lainnya. Perlu pikiran awas dan punya pengalaman terkait bila tidak ingin ditipu. Pihak awam bisa saja ‘menyerah’ dengan ancaman ini dan memberikan userid dan PINnya.
Di lain kejadian, polisi Indonesia dan Cina telah menggulung komplotan penipuan internasional. Modisnya mirip. Yakni penipuan. Yang ditipu pihak swasta yang mengalami masalah hukum untuk diperas. Kerugiannya sudah trilyunan rupiah. Sepertinya mafia yang rapi dan besar, buktinya mereka sampai bergaji 40 juta sebulan. Wow!
Saya sendiri setahun lalu mengalami kejadian penipuan seperti ini. Yang ditipu adalah Ibu saya. Nyaris saja tertipu, kalau Ibu tidak meminta sang penipu untuk menelpon saya. Dan akhirnya selang beberapa hari saya ditelpon juga. Saya ladeni saja, karena saya tahu berhadapan dendan penipu. Saya layani percakapan penipuan ini sampai mereka capek sendiri dan menutupnya.
Kejadian-kejadian ini membuktiknan lemahnya kepemilikan SIM card seluler. Semua orang bisa mendapatkan SIM card seluler tanpa mendaftar dengan kartu identitas resmi. Selain itu tidak dibatasi.
Berbagai pihak sudah menyuarakan keluhan ini sejak lama. Mereka menuntut pembatasan kartu dan pendaftaran dengan kartu identitas resmi. Sehingga bila melakukan penipuan, tinggal dicek kepemilikannya. Dan lalu ditangkap.
Sepertinya memang hal yang sulit. Karena sejak berbagai presiden dulu, tidak pernah bisa jalan. Padahal negara-negara lain dapat melakukannya. Jadi sebenarnya memang susah? Atau tidak ada dukungan dari operator seluler.
Karena sepertinya operator seluler tidak ingin dipersulit untuk mendapatkan kartu perdana. Apalagi tingkat ‘chunk rate’ (persentase yang dipakai dan dibuang) sangatlah tinggi. Sehingga harapan operator seluler tetap seperti ini, mudah mendapatkan SIM Card perdana.
Namun apakah hal ini harus mengorbankan rakyat sebagai konsumennya? Dimana posisi pihak pemerintah sebagai pengayom dan pelindung rakyatnya?
Bagaimana pendapat Anda?
~~~
*Mochamad Yusuf dapat ditemui di http://enerlife.id
Meski sekarang sudah ada aturan, sepertinya masih anggapan di sebagian masyarakat gampang gonta-ganti nomor HP.